Kamis, 11 Agustus 2011

PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (lanjutan 1...)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
--> PNPM Mandiri perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Tujuan khususnya meliputi...

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
f.  Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

PRINSIP DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN
a.) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata
b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

 e, Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.
f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 
h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel  adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk  pengentasan kemiskinan.
j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

KELOMPOK SASARAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
c. Kelembagaan pemerintahan lokal. (bersambung ...)


Selasa, 09 Agustus 2011

PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Oleh: Baltasar Taruma Djata
PENGANTAR
Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.
a.Kemiskinan relatif adalah: suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dan distribusi yang dimaksud.
b.Kemiskinan absolut adalah: dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.
INDIKATOR KEMISKINAN
1. luas lantai per kapita,
2. jenis lantai,
3. jenis dinding,
4. fasilitas tempat buang air besar,
5. sumber air minum,
6. sumber penerangan,
7. bahan bakar,
8. membeli daging/ayam/susu,
9. frekuensi makan,
10. membeli pakaian baru,
11. kemampuan berobat,
12. lapangan usaha kepala rumah tangga,
13. pendidikan kepala rumah tangga,  dan
14. aset yang dimiliki rumah tangga.
 PENYEBAB KEMISKINAN
a. a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).
b. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.
c. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok  masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
d. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. (bersambung...)
 

Senin, 08 Agustus 2011

(THE EMPOWERMENT OF GOVERNMENT EXPENDITURES AND VILLAGER LAND TOWARD THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ECONOMIC GROWTH IN 1997-2006 (A Case in District/Municipality Area of East Nusa Tenggara))


Baltasar  Taruma  Djata, SE., M.Sc

ABSTRACT
The urgency of village development by and for villagers has become the agreement between the villagers and development designers at national or central level. In order to create such changes economic factors, among others, involve government expenditure and total land acreage that farmers’ own. It is assumed that the mix of government expenditure and land acreage that villagers possess can support local economic growth.
Data collected involved annual secondary data (time series) on economic growth/Gross Domestic Product (GDP), constant ADH, routine expenditure, development expenditure and total acreage of individual district in East Nusa Tenggara Timur (NTT) from 1997-2006.
The common effect model was utilized in data regression panel. Based on analysis result using the aforementioned model it was identified that routine expenditures of West Sumba, East Sumba, Kupang, TTS (South Central Timor), TTU (North Central Timor), Belu, Alor, Flotim (East Flores), Sikka, Ende, Ngada, and Manggarai districts did not provide significant effects on local economic growth. While development expenditures with no significant effect were identified in Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, and Manggarai districts. Development expenditures with significant effects on local economic growth were identified in 2 (two) districts, namely West Sumba and East Sumba districts. In terms of villagers total land acreage variable, those of West Sumba, East Sumba, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, and Manggarai districts had no significant effect on local economic growth.

Keywords: Economic growth, Routine expenditure, Development expenditure, Land Data panel